You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Proyek Sodetan Ciliwung Terancam Molor, Warga Tolak Lahannya Dibebaskan
.
photo Nurito - Beritajakarta.id

98 Bidang Tanah untuk Sodetan Ciliwung Segera Dibebaskan

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur terus mempercepat proses pembebasan tanah warga yang terkena proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT). Bahkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat telah menerbitkan 98 peta bidang tanah yang akan dibebaskan. Namun sebelum ganti rugi dibayar, akan dilakukan musyawarah harga terlebih dahulu dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Yang menolak lahannya dibebaskan, sementara kita tinggalkan untuk diinventarisir. Sedangkan yang setuju, dibuatkan peta bidang agar diumumkan oleh BPN

Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur, Arifin, mengatakan, proses pembebasan lahan untuk proyek sodetan Ciliwung-KBT di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, terus dikebut. Saat ini sudah dirapatkan di BPN Jakarta Timur dan dibuatkan peta bidang. Namun demikian, masih ada sejumlah warga yang menolak lahannya dibebaskan.

"Yang menolak lahannya dibebaskan, sementara kita tinggalkan untuk diinventarisir. Sedangkan yang setuju, dibuatkan peta bidang agar diumumkan oleh BPN," ujar Arifin, Selasa (17/6).

Pengerjaan Sodetan Ciliwung Terancam Molor

Saat ini BPN Jakarta Timur sedang melakukan finalisasi pembuatan peta bidang. Sebagian peta bidang bahkan sudah diumumkan di kantor kelurahan. Tim P2T juga sudah melakukan pengukuran dan pemasangan patok.

Menurutnya, hasil pengukuran dan inventarisasi sudah diumumkan peta bidangnya di kelurahan sebanyak 98 bidang dengan luas tanah 6.126 meter persegi. Di Kelurahan Bidara Cina terdapat 3 RW yaitu RW 04, RW 05, dan RW 15.

Adapun lahan yang sudah diukur dan diinventarisasi adalah di RW 05, tepatnya di RT 06 sebanyak 45 peta bidang. Kemudian di RW 04, ada 2 RT yang sudah diukur yaitu di RT 010/04 sebanyak 13 bidang, di RT 009/04 ada 1 bidang. Sedangkan di RW 014 ada di 3 RT yaitu RT 04/014 sebanyak 16 bidang, RT 05/014 sebanyak 6 bidang dan RT 07/014 sebanyak 17 bidang.

Kemudian lahan yang belum diukur dan pemiliknya menolak dibebaskan terdapat di RW 04, yakni di RT 07, 08 dan 09 dengan jumlah kurang lebih 200 bidang.

"Lahan yang belum diukur akan dilaporkan ke gubernur. Sehingga nantinya lahan tersebut dibahas di tingkat provinsi yang diketuai oleh Sekda," lanjut Arifin.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Puskesmas Mampang Prapatan Wakili Jaksel di Lomba Konvensi Mutu Tingkat Provinsi

    access_time05-11-2024 remove_red_eye2280 personTiyo Surya Sakti
  2. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1267 personTiyo Surya Sakti
  3. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1225 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1079 personDessy Suciati
  5. Pimpinan Dewan-Pj Gubernur DKI Teken MoU KUA-PPAS APBD 2025

    access_time01-11-2024 remove_red_eye1004 personDessy Suciati